TENAERS — Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan dugaan carut-marut data penerima manfaat program perlindungan tenaga kerja.
Fakta mengejutkan terungkap: sejumlah warga yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Temuan itu mencuat dalam rapat kerja Komisi V bersama tim pakar, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Ketenagakerjaan NTT pada Jumat, 12 September 2025.
Baca Juga: Dosen Unmaris Sumba Sentil PPT ARSI: Masih Jawa Sentris, Timur Harus Dilibatkan!
Agenda awal membahas rancangan perda dan pergub tentang perlindungan tenaga kerja justru berubah panas usai masalah validitas data dipersoalkan.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, menjadi pihak yang paling keras menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai data penerima yang bersumber dari Dinas Sosial NTT tidak akurat.
“Saya katakan bahwa data dari Dinas Sosial sangat tidak valid, dan saya siap bertanggung jawab. Bantuan ini harus diverifikasi dengan data yang benar-benar valid,” tegas Agustinus di ruang sidang.
Baca Juga: Proyek Rp55 Juta per Unit di Weetebula Diduga Gunakan Material Murahan
Agustinus mengungkap ada kasus warga yang sudah meninggal tetapi namanya masih terdaftar aktif sebagai penerima manfaat. Penyebabnya, kata dia, karena pihak desa tidak mengurus akta kematian.
