Kuasa hukum operator tersebut, Meltripaul Emanuel Rongga, mengatakan bahwa tekanan terhadap operator sekolah sudah berlangsung lama, tanpa adanya perlindungan atau regulasi yang berpihak.
“Mereka bekerja di bawah tekanan, tidak punya SK jelas, tidak bergaji tetap, tapi memikul tanggung jawab yang bahkan kepala sekolah pun enggan urus. Ketika terjadi kesalahan, operator yang dikorbankan,” tegas Meltripaul.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di SBD. Di beberapa kabupaten lain di NTT, operator sekolah menghadapi tantangan serupa. Meski memegang peran penting dalam kelancaran layanan pendidikan, honor operator sering kali sangat minim, bahkan ada yang tidak dibayar berbulan-bulan.
Baca Juga: Anak Sumba Tak Perlu Lagi ke Jawa! Unmaris Hadirkan Kampus Berbasis Teknologi
Warga SBD, Eky, menyebut perlu ada regulasi nasional yang mengatur perlindungan dan standar kerja bagi operator sekolah.
“Negara harus hadir untuk mereka. Jangan sampai pendidikan kita lumpuh hanya karena orang-orang penting di balik layar seperti operator diabaikan,” kata Eky.
Para operator berharap, sistem pendidikan yang kini serba digital tidak hanya menuntut data tepat waktu, tapi juga memberi penghargaan yang adil bagi mereka yang menggerakkan mesin administrasi pendidikan di akar rumput.***
