TENAERS – Seorang oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), berinisial T, diduga melakukan praktik pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah dengan iming-iming bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber terpercaya, oknum yang menjabat sebagai kepala seksi ini meminta uang kepada calon penerima bantuan dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta. Uang tersebut diminta sebagai “pelicin” agar proses bantuan bisa segera diproses dan dikucurkan.
Tak hanya itu, T juga disebut kerap mendatangi langsung sekolah-sekolah yang menjadi sasarannya. Dalam kunjungan tersebut, ia meminta agar dirinya disambut secara adat, yakni dengan diselempangkan kain adat Sumba dan diserahkan amplop berisi uang sebagai bagian dari “penghormatan” agar bantuan gedung sekolah bisa diperjuangkan.
Baca Juga: Bukan Cuma Angka! Di Balik Data Dapodik, Ada Operator yang Lelah, Lapar, dan Terluka
“Kami dijanjikan bantuan gedung, tapi syaratnya harus sambut adat. Selempang kain, dan isi amplop. Katanya supaya nama sekolah bisa didorong ke pusat,” kata salah satu kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Beberapa kepala sekolah mengaku sudah memenuhi permintaan tersebut, namun hingga kini bantuan Sarpras yang dijanjikan tak kunjung diterima.
