TENAERS – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan. Di tengah kelangkaan Pertalite dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), masyarakat justru dihadapkan pada harga BBM eceran yang dinilai semakin mencekik.
Bagaimana tidak, harga Pertalite di SPBU saat ini tercatat Rp10.000 per liter. Namun, di tingkat pengecer, masyarakat harus merogoh kocek hingga Rp20.000 untuk setengah botol air mineral ukuran besar dan Rp40.000 untuk satu botol air mineral ukuran besar di wilayah Kota Tambolaka.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati rakyat?
Ironisnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Kota Tambolaka. Di sejumlah kecamatan lain, masih ditemukan penjualan BBM eceran dengan harga yang dikeluhkan masyarakat. Situasi ini membuat warga semakin geram, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Soal Gaji PPPK Paruh Waktu, Bupati SBD Targetkan Pembayaran Rampung Sebelum Tutup Buku
BBM subsidi sejatinya hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Namun, ketika distribusinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Di tengah polemik tersebut, Polres Sumba Barat Daya telah mengamankan total 202 unit sepeda motor dari hasil operasi penertiban di sejumlah SPBU.
Penertiban dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Kendaraan-kendaraan tersebut diduga digunakan untuk melangsir BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Bio Solar, melalui pengisian berulang yang tidak wajar.
Sebelumnya, dalam operasi pada Rabu, 28 Oktober 2026, polisi telah mengamankan 86 unit sepeda motor. Jumlah tersebut kemudian bertambah hingga mencapai 202 unit dalam perkembangan terbaru November 2026.
Baca Juga: Saat Susah Tak Dipedulikan, Saat Kaya Semua Mendekat
Kendaraan yang diamankan kini dapat diambil kembali oleh pemiliknya di Mapolres SBD dengan membawa dokumen kendaraan yang sah.
Langkah kepolisian ini patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menertibkan distribusi BBM bersubsidi. Namun, pengamanan ratusan kendaraan tentu bukan satu-satunya jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.